Sabtu, 15 Januari 2011

ABORSI, HARUSKAH?

berikut adalah bahan diskusi dalam mata kuliah etika. yakni tentang aborsi


Kasus :
Seorang perempuan yang menderita retardasi mental, usia 18 tahun, hamil karena diperkosa. Orang tuanya meminta agar kandungannya digugurkan, karena ia tidak bisa hidup mandiri.

Kasus diatas merupakan contoh kasus kehamilan yang tak dinginkan yang dari 175 juta kehamilan yang terjadi di dunia terdapat sekitar 75 juta perempuan yang mengalami kehamilan tak diinginkan. Banyak hal yang dapat menjadi faktor utama terjadinya kehamilan yang tak diharapkan oleh perempuan, salah satunya yaitu karena pemerkosaan. Ketika seorang perempuan mengalami kehamilan yang tak diinginkan (KTD), maka jalan keluar yang sering ditempuh adalah melakukan upaya aborsi atau menggugurkan kandungan, baik yang dilakukan sendiri maupun dengan bantuan orang lain.

Keputusan untuk menggugurkan kandungan bukanlah suatu pilihan yang mudah. Banyak perempuan harus berperang melawan perasaan dan kepercayaan dirinya mengenai nilai hidup seorang calon manusia yang dikandungnya, begitu pula perasaan keluarga dar perempuan tersebut, sebelum akhirnya mereka mengambil keputusan. Terlebih lagi hal ini menimpa seorang perempuan retardasi mental.

Kami akan mencoba membahas contoh kasus ini dengan mengaitkan beberapa komponen di dalamnya yaitu: etika, moral, nilai, dan norma. Di bawah ini merupakan pembahasan contoh kasus dengan masing-masing aspek yang terkait.

a. Etika
Sebelum membahas kasus diatas, terlebih dahulu kami kupas pengertian dari istilah yang temukan oleh Aristoteles ini yaitu, adat, akhlak, sikap, perasaan, dan cara berpikir, kebiasaan-kebiasaan atau tingkah laku manusia. Dalam pengertian lain disebutkan, Etik merupakan suatu pertimbangan yang sistematis tentang perilaku benar atau salah, kebajikan atau kejahatan yang berhubungan dengan perilaku. Etika merupakan aplikasi atau penerapan teori tentang filosofi moral kedalam situasi nyata dan berfokus pada prinsip-prinsip dan konsep yang membimbing manusia berpikir dan bertindak dalam kehidupannya yang dilandasi oleh nilai-nilai yang dianutnya. Banyak pihak yang menggunakan istilah etik untuk mengambarkan etika suatu profesi dalam hubungannya dengan kode etik profesional seperti Kode Etik PPNI atau IBI.

Bidan memiliki komitmen yang tinggi untuk memberikan asuhan yang berkualitas berdasarkan standar perilaku yang etis dalam praktek asuhan profesional. Pengetahuan tentang perilaku etis dimulai dari pendidikan bidan, dan berlanjut pada diskusi formal maupun informal dengan sejawat atau teman. Perilaku yang etis mencapai puncaknya bila bidan mencoba dan mencontoh perilaku pengambilan keputusan yang etis untuk membantu memecahkan masalah etika. Dalam hal ini, bidan seringkali menggunakan dua pendekatan: yaitu pendekatan berdasarkan prinsip dan pendekatan berdasarkan asuhan kebidanan.

Pendekatan berdasarkan prinsip, sering dilakukan dalam bio etika untuk menawarkan bimbingan untuk tindakan khusus. Beauchamp Childress (1994) menyatakan empat pendekatan prinsip dalam etika biomedik antara lain; (1) Sebaiknya mengarah langsung untuk bertindak sebagai penghargaan terhadap kapasitas otonomi setiap orang: (2) Menghindarkan berbuat suatu kesalahan; (3) Bersedia dengan murah hati memberikan sesuatu yang bermanfaat dengan segala konsekuensinya; (4) Keadilan menjelaskan tentang manfaat dan resiko yang dihadapi.

Hubungan bidan dengan klien merupakan pusat pendekatan berdasarkan asuhan, dimana memberikan langsung perhatian khusus pada klien, sebagaimana dilakukan sepanjang kehidupannya sebagai bidan. Perspektif asuhan memberikan arah dengan cara bagaimana bidan dapat membagi waktu untuk dapat duduk bersama dengan klien atau keluarga klien, merupakan suatu kewajaran yang dapat membahagiakan bila diterapkan berdasarkan etika.

Karakteristik perspektif dari asuhan meliputi : (1) Berpusat pada hubungan interpersonal dalam asuhan; (2) Meningkatkan penghormatan dan penghargaan terhadap martabat klien atau pasen sebagai manusia; (3) Mau mendengarkan dan mengolah saran-saran dari orang lain sebagai dasar yang mengarah pada tanggung-jawab profesional; (4) Mengingat kembali arti tanggung-jawab moral yang meliputi kebajikan seperti: kebaikan, kepedulian, empati, perasaan kasih-sayang, dan menerima kenyataan. (Taylor,1993).

Jadi, berdasarkan kode etik bidan Indonesia pada Bab I mengenai kewajiban terhadap klien dan masyarakat, butir 2 yaitu “Setiap bidan dalam menjalankan tugas profesinya menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh dan memelihara citra bidan. Maka janin semuda apapun harus dipertahankan.

b. moral
Moral hampir sama dengan etika, biasanya merujuk pada standar personal tentang benar atau salah. Hal ini sangat penting untuk mengenal antara etika dalam agama, hukum, adat dan praktek profesional

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kita yang merupakan peninggalan masa kolonialisasi Belanda melarang keras dilakukannya aborsi dengan alasan apapun sebagaimana diatur dalam pasal 283, 299 serta pasal 346 - 349. Bahkan pasal 299 intinya mengancam hukuman pidana penjara maksimal empat tahun kepada siapa saja yang memberi harapan kepada seorang perempuan bahwa kandungannya dapat digugurkan. Padahal, pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan tersebut dengan tujuan untuk melindungi perempuan dari kematian karena aborsi yang tidak aman karena saat itu ilmu kedokteran belum berkembang pesat dan kebanyakan perempuan meminta pelayanan kepada tenaga tradisional.

Belum lagi penilaian moral dari masyarakat sekitarnya bila sampai tindakannya ini diketahui. Hanya orang-orang yang mampu berempati yang bisa merasakan betapa perempuan berada dalam posisi yang sulit dan menderita ketika harus memutuskan untuk mengakhiri kehamilannya. Di Indonesia masih menganggap bahwa aborsi adalah salah satu tindakan pembunuhan bayi. Namun berbeda dengan Badan Kesehatan Dunia yang menyebutkan bahwa aborsi merupakan penghentian kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar kandungan atau kurang dari 22 minggu (WHO 2000).

Sayangnya tidak semua perempuan di Indonesia tidak dapat melakukan aborsi secara aman dan sehat, karena hukum di Indonesia masih belum berpihak kepada perempuan dengan melarang tindakan ini untuk dilakukan kecuali untuk menyelamatkan ibu dan bayinya.

Akibatnya, banyak tenaga profesional yang tidak bersedia memberikan pelayanan ini; walaupun ada, seringkali diberikan dengan biaya yang sangat tinggi karena besarnya konsekuensi yang harus ditanggung bila diketahui oleh pihak yang berwajib. Isu masalah aborsi sering kali dikaitkan dengan prilaku seks bebas di kalangan remaja. Ternyata banyak penelitian yang membuktikan bahwa dugaan tersebut tidak sepenuhnya benar. Penelitian mengenai aborsi yang diselenggarakan pada periode 70-an menemukan bahwa ternyata pelayanan aborsi juga dicari oleh perempuan menikah yang tidak menginginkan tambahanan anak tetapi tidak mengunakan alat kontrasepsi atau mengalami kegagalan dalam penggunaan Alat kontrasepsi (Affandi, 1979).

Ada bermacam-macam cara perempuan untuk menghentikan kehamilannya, dari mulai melakukan upaya sendiri hingga meminta bantuan tenaga lain. Minum jamu telat bulan merupakan salah satu upaya sendiri yang umum dilakukan oleh perempuan yang mengalami KTD dan telah dikenal sejak lama. Cara lainnya termasuk mengkonsumsi makanan atau minuman lainnya yang dipercaya dapat memancing keluarnya janin dari kandungan (seperti nenas muda, bir hitam, dan sebagainya) atau melakukan aktifitas tertentu (misalnya, loncat-loncat). Bila semua upaya ini tidak membuahkan hasil, barulah mereka mencari pertolongan kepada tenaga yang tidak terlatih (misalnya dukun) atau ke tenaga medis terlatih (misalnya dokter ahli kandungan).

Akibat berjenjangnya tahapan perempuan dalam mencari pelayanan, menyebabkan mereka terlambat menerima pelayanan secara aman. Keterlambatan juga sering kali disebabkan oleh tuntutan kelayakan administrasi yang terlampau tinggi dan atau kurangnya pengetahuan klien serta kurang tersedianya fasilitas kesehatan (Sumapraja dkk, 1979). Tidak pernah ada standar biaya pelayanan aborsi, karena memang aborsi tidak pernah diperbolehkan di Indonesia. Dampaknya, besar biaya yang dikenakan kepada klien juga sangat beragam, dan umumnya sangat mahal, karena risiko yang dijatuhkan kepada pemberi pelayanan itu juga sangat besar.

Banyak alasan yang dikemukakan perempuan untuk mendapatkan pelayanan aborsi, diantaranya kontrasepsi yang gagal, hamil di luar nikah, ekonomi, jenis kelamin, kasus perkosaan dan incest, faktor kesehatan ibu atau janin dalam kandungan mengalami kecacatan.

Mengenai alasan aborsi ini memang masih banyak mengundang kontroversi. Bila alasan aborsi karena kondisi kesehatan ibu yang tidak memungkinkan, tidak banyak orang yang memperdebatkan. Bahkan dokter tidak berkeberatan melakukan tindakan ini tanpa harus ketakutan terancam pidana. Nyatanya, sedikit sekali perempuan yang datang mencari pelayanan aborsi dengan alasan kesehatannya atau kondisi bayi dalam kandungannya. Sebagian besar mereka datang dengan alasan psiko-sosial.

Aborsi tidak lagi menjadi suatu tindakan yang membahayakan nyawa perempuan hamil. Teknologi aborsi yang aman dan efektif yang mampu menurunkan kematian dan kesakitan yang berkaitan dengan aborsi sudah tersedia. Aspirasi vakum merupakan teknik pembedahan yang teraman untuk evakuasi rahim pada tiga bulan pertama (Grimes et al.,1977 dikutip dalam Coeytaux dkk 1997:199). Teknik ini sudah digunakan pada sebagian besar tindakan aborsi di negara maju. Persoalan yang dihadapi adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kita yang merupakan peninggalan masa kolonialisasi Belanda yang melarang keras dilakukannya aborsi dengan alasan apapun sebagaimana diatur dalam pasal 283, 299 serta pasal 346 - 349. Sedangkan dalam UU Kesehatan No.23 tahun 1992 pasal 15 memberikan sedikit peluang untuk melakukan aborsi dengan catatan keadaan yang darurat demi menyelamatkan nyawa ibu atau janin yang dikandungnya. Namun UU Kesehatan ini tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kondisi yang dikategorikan sebagai keadaan darurat. Jadi, sudah jelas bahwa UU kesehatan ini memberikan penjelasan yang membingungkan tentang tindakan aborsi dan bertentangan pada bagian penjelasannya yang mengatakan bahwa tindakan medis dalam bentuk pengguguran kandungan dengan alasan apapun, dilarang karena bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan.

Mengacu pada dua hukum di atas, dapat di ambil kesimpulan bahwa peraturan di Indonesia sama sekali tidak memberikan celah ataupun peluang untuk pelayanan aborsi dapat dilakukan. Ditambah lagi dengan sumpah dokter Indonesia yang masih mengikuti sumpah Hiprokrates “akan menghormati makhluk hidup insani sejak pembuahan dimulai.” Kondisi ini ternyata tidak mampu mencegah perempuan untuk mencari pelayanan penghentian kehamilan yang tidak diinginkan. Terlihat dari banyaknya permintaan tindakan ini dilakukan. Status ilegal aborsi ini justru menyebabkan banyak perempuan yang tidak mendapatkan akses pelayanan aborsi yang aman.

c. nilai
Nilai-nilai (values) adalah suatu keyakinan seseorang tentang penghargaan terhadap suatu standar atau pegangan yang mengarah pada sikap/perilaku seseorang. Sistem nilai dalam suatu organisasi adalah rentang nilai-nilai yang dianggap penting dan sering diartikan sebagai perilaku personal.

Individu tidak lahir dengan membawa nilai-nilai (values). Nilai-nilai ini diperoleh dan berkembang melalui informasi, lingkungan keluarga, serta budaya sepanjang perjalanan hidupnya. Mereka belajar dari keseharian dan menentukan tentang nilai-nilai mana yang benar dan mana yang salah. Untuk memahami perbedaan nilai-nilai kehidupan ini sangat tergantung pada situasi dan kondisi dimana mereka tumbuh dan berkembang. Nilai-nilai tersebut diambil dengan berbagai cara antara lain: (1) Model atau contoh, dimana individu belajar tentang nilai-nilai yang baik atau buruk melalui observasi perilaku keluarga, sahabat, teman sejawat dan masyarakat lingkungannya dimana dia bergaul; (2) Moralitas diperoleh dari keluarga, ajaran agama, sekolah, dan institusi tempatnya bekerja dan memberikan ruang dan waktu atau kesempatan kepada individu untuk mempertimbangkan nilai-nilai yang berbeda; (3) Sesuka hati adalah proses dimana adaptasi nilai-nilai ini kurang terarah dan sangat tergantung kepada nilai-nilai yang ada di dalam diri seseorang dan memilih serta mengembangkan sistem nilai-nilai tersebut menurut kemauan mereka sendiri. Hal ini lebih sering disebabkan karena kurangnya pendekatan, atau tidak adanya bimbingan atau pembinaan sehingga dapat menimbulkan kebingungan, dan konflik internal bagi individu tersebut; (4) Penghargaan dan Sanksi; Perlakuan yang biasa diterima seperti: mendapatkan penghargaan bila menunjukkan perilaku yang baik, dan sebaliknya akan mendapat sanksi atau hukuman bila menunjukkan perilaku yang tidak baik; (5) Tanggung jawab untuk memilih; adanya dorongan internal untuk menggali nilai-nilai tertentu dan mempertimbangkan konsekuensinya untuk diadaptasi. Disamping itu, adanya dukungan dan bimbingan dari seseorang yang akan menyempurnakan perkembangan sistem nilai dirinya sendiri.

Semakin disadari nilai-nilai profesional maka semakin timbul nilai-nilai moral yang dilakukan serta selalu konsisten untuk mempertahankannya. Bila dibicarakan dengan sejawat atau pasen dan ternyata tidak sejalan, maka seseorang merasa terjadi sesuatu yang kontradiktif dengan prinsip-prinsip yang dianutnya yaitu; penghargaan terhadap martabat manusia yang tidak terakomodasi dan sangat mungkin kita tidak lagi merasa nyaman. Oleh karena itu, klarifikasi nilai-nilai merupakan suatu proses dimana kita perlu meningkatkan serta konsisten bahwa keputusan yang diambil secara khusus dalam kehidupan ini untuk menghormati martabat manusia. Hal ini merupakan nilai-nilai positif yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari dan dalam masyarakat luas

d.norma
Norma berasal dari bahasa latin yakni norma, yang berarti penyikut atau siku-siku, suatu alat perkakas yang digunakan oleh tukang kayu. Dari sinilah kita dapat mengartikan norma sebagai pedoman, ukuran, aturan atau kebiasaan. Jadi norma ialah sesuatu yang dipakai untuk mengatur sesuatu yang lain atau sebuah ukuran. Dengan norma ini orang dapat menilai kebaikan atau keburukan suatu perbuatan.

Jadi secara terminologi kiat dapat mengambil kesimpulan menjadi dua macam. Norma menunjuk suatu teknik. Kedua, norma menunjukan suatu keharusan. Makna tersebut lebih kepada yang bersifat normatif.

Undang-Undang Kesehatan No. 23 Tahun 1992 pasal 15 seperti sedikit memberikan peluang dengan mengatakan bahwa dalam keadaan darurat sebagai upaya menyelamatkan jiwa ibu dan atau janin yang dikandungnya dapat diambil tindakan medis tertentu. Namun UU Kesehatan juga tidak menjelaskan apa yang dimaksud tindakan medis tertentu dan kondisi bagaimana yang dikategorikan sebagai keadaan darurat. Mungkin saja tindakan medis tertentu dapat diartikan sebagai aborsi, tapi bila memang itu yang dimaksud sesungguhnya aborsi bukan upaya untuk menyelamatkan jiwa janin tetapi justru menggugurkan janin. Selain itu juga, berarti isi pasal 15 ini bertentangan dengan bagian penjelasannya yang mengatakan bahwa tindakan medis dalam bentuk pengguguran kandungan dengan alasan apapun, dilarang karena bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

komentar anda sangat berarti untuk kemajuan blog ini ^-^